Lebih dari 1 Juta Warga Mengungsi, Hizbullah Kecam Sikap Pemerintah Lebanon
BEIRUT – Anggota parlemen Lebanon dari blok politik Hizbullah, Hassan Fadlallah, mengkritik pemerintah di Beirut yang dinilai tidak bertindak tegas menghadapi serangan udara dan penembakan artileri Israel yang terus berlangsung.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh mencabut hak rakyat untuk membela diri jika negara tidak mampu melindungi mereka dari agresi.
“ Sebelum membahas monopoli senjata oleh negara serta pilihan antara perang dan damai, pemerintah harus menjamin keamanan lembaga-lembaga negara di Lebanon selatan,” kata Fadlallah, anggota Blok Loyalitas terhadap Perlawanan di Parlemen Lebanon, pada Sabtu malam.
Ia menyatakan Hizbullah siap membuka perundingan mengenai strategi keamanan nasional setelah pasukan pendudukan Israel sepenuhnya ditarik dari wilayah selatan Lebanon.
Fadlallah juga mengecam kebijakan pemerintah Beirut dalam menyikapi perkembangan di Lebanon selatan.
Menurut dia, pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat di tengah serangan yang terus berlanjut.
Ia turut mengkritik kesepakatan kerangka kerja yang ditandatangani Lebanon dan Israel pada Juni. Fadlallah menilai kesepakatan tersebut disusun tanpa melibatkan para ahli dan hanya berlandaskan prinsip “asal tanda tangan”.
Dalam pernyataannya, Fadlallah juga menyinggung peran Iran dalam dinamika keamanan kawasan.
Ia mengatakan Republik Islam Iran telah membentuk keseimbangan daya gentar baru di Asia Barat dan meminta pemerintah Lebanon memanfaatkan situasi tersebut dalam menghadapi Israel.
“Pemerintah Lebanon dapat bersikap independen dalam perundingan dengan Israel, sekaligus memanfaatkan daya tawar yang dimiliki Iran,” ujarnya.
Kritik tersebut muncul ketika serangan militer Israel terhadap Lebanon masih berlangsung meskipun kedua pihak telah meratifikasi kesepakatan kerangka kerja yang difasilitasi Amerika Serikat pada 26 Juni.
Kesepakatan itu mengatur penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon secara bertahap, bersamaan dengan penempatan tentara Lebanon di wilayah yang ditinggalkan pasukan Israel.
Namun, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, sebelumnya menolak kesepakatan tersebut dan menyebutnya tidak sah, melanggar hukum, serta merendahkan martabat Lebanon.
Hizbullah mulai melancarkan operasi militer terhadap Israel pada 2 Maret. Kelompok tersebut menyatakan operasi itu sebagai respons terhadap agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, pelanggaran berulang Israel terhadap gencatan senjata 2024, serta pendudukan yang masih berlangsung di wilayah Lebanon selatan.
Sejak itu, Israel terus melancarkan operasi militernya terhadap Lebanon meskipun perundingan telah berlangsung selama berbulan-bulan dan kesepakatan kerangka kerja telah dicapai.
Otoritas Lebanon melaporkan bahwa serangan sejak 2 Maret telah menewaskan sedikitnya 4.386 orang dan melukai 12.407 lainnya. Lebih dari satu juta orang juga terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut.
Editor: Hadi Murtadha
